Mobil “SPPG” di Nias Selatan Angkut Babi: 4 Fakta Mengejutkan dan Klarifikasi BGN

FYPMedia.id - Kejadian viral yang melibatkan sebuah mobil berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) dengan tulisan "SPPG” yang mengangkut babi dan ayam di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, kini menjadi sorotan nasional.

Video yang tersebar luas di media sosial memicu kecaman dan pertanyaan — bagaimana bisa kendaraan yang seolah mendukung program "Makan Bergizi Gratis” (MBG) digunakan untuk mengangkut hewan ternak?

1. Video Viral yang Memantik Kemarahan Publik

Di dalam video berdurasi pendek yang diunggah ke Instagram akun @medantimes.co, terlihat mobil berwarna putih dengan stiker "SPPG” dan logo BGN hendak memasuki sebuah rumah. Perekam pun menyoroti isi mobil tersebut dengan rasa penasaran.

"Detik-detik mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk rumah, kita lihat apa isinya,” ujar perekam video.

Setelah pintu bagian belakang dibuka, terlihat beberapa ekor babi dan ayam di dalam kabin mobil. Narasi pada video pun menyuarakan kritik tajam:

"Seharusnya mobil tersebut melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan malah untuk mengangkut hewan.” tulis narasi dari video yang bererdar.

Kejadian ini disebut terjadi pada 24 Oktober 2025 di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.

Emosi publik pun menguat karena penggunaan atribut instansi negara dalam konteks yang tak sesuai dengan misi program Kesehatan dan Gizi.

2. Klarifikasi Resmi BGN Sumut — "Belum Mitra, Bukan Milik Kami”

Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala BGN Regional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, mengonfirmasi bahwa mobil dengan stiker "SPPG” memang berada di wilayah Nias Selatan, namun menegaskan bahwa yayasan pengelola mobil itu belum menjadi mitra resmi BGN.

"Kejadiannya betul di Nias Selatan di hari Jumat 20 Oktober,” kata Agung.

"Kejadiannya betul di Nias Selatan, tetapi ada yang miss informasi. Di situ mobil itu memang menggunakan bacaan SPPG dan BGN, tetapi untuk status dapurnya itu belum beroperasi dan masih tahap pengajuan,” ujar Agung dikutip dari detikcom, Jumat (31/10/2025).

Lebih lanjut, pihak BGN menyatakan bahwa mobil itu bukan milik instansi atau "dapur” SPPG yang sudah aktif.

Yayasan yang mengelola kendaraan tersebut masih dalam proses pengajuan mitra, sehingga belum memiliki hak menggunakan nama, logo, atau atribut BGN.

Baca Juga: Fakta Mengejutkan: 5 Dampak Mikroplastik di Air Hujan Terhadap Kulit dan Kesehatan Tubuh

3. Tindakan Tegas: BGN Melaporkan ke Polisi

Akibat penyalahgunaan nama dan logo instansi, BGN mengambil langkah tegas. Melalui siaran pers bernomor SIPERS-319/BGN/10/2025, lembaga tersebut melaporkan pemilik kendaraan ke aparat penegak hukum atas penggunaan atribut secara tidak sah.

"Saya sudah minta Korwil (Koordinator Wilayah) untuk lapor ke polisi, karena penyalahgunaan nama dan merek BGN,” kata Nanik.

"Mereka masih dalam proses pengajuan. Artinya mereka belum memiliki ikatan kerja sama dengan BGN,” tambahnya mengenai status yayasan tersebut.

BGN juga menyatakan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Koordinator Wilayah Nias Selatan untuk memperoleh klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pihak yayasan terkait.

4. Dampak Reputasi & Pelajaran Bagi Mitra Program Gizi Nasional

Kasus ini tidak hanya soal viralitas video; ia menyentuh reputasi BGN sebagai lembaga yang mengusung program penting seperti SPPG dan MBG.

Penggunaan atribut program secara tidak sah menciptakan stigma negatif dan bisa merusak kepercayaan publik terhadap program gizi dan kesehatan.

Menurut publikasi resmi, mobil yang viral itu adalah milik Yayasan Fahasara Dodo Jamejawa Lasori, sebuah yayasan lokal yang baru mengajukan sebagai calon mitra SPPG.

Hingga saat ini, yayasan tersebut belum diverifikasi ataupun menandatangani ikatan kerjasama resmi.

Pelajaran penting yang muncul dari kasus ini:

• Lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang akan bermitra wajib memastikan legalitas penggunaan nama, logo, dan atribut resmi.
• Mitra program publik harus aktif diverifikasi dan diawasi agar tidak terjadi penyelewengan fungsi.
• Pengawasan internal dan klarifikasi cepat sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas program sosial.
• Publik pun semakin waspada terhadap video atau konten viral yang menunjukkan aktivitas lembaga publik—validasi sumber menjadi kunci.

Menggarisbawahi Kontroversi dan Tuntutan Publik

Momen ini seakan menjadi peringatan keras bahwa program gizi nasional harus dijalankan dengan integritas dan tata kelola yang kuat.

Saat masyarakat melihat simbol lembaga publik digunakan secara keliru, kepercayaan sekaligus efektivitas program bisa terancam.

Lebih dari itu, kejadian di Nias Selatan ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana lembaga-lembaga sosial dan kesehatan publik di era digital harus siap menghadapi risiko penyalahgunaan atribut oleh pihak tak bertanggung jawab.