Pengangkatan CASN dan PPPK, Demo Digelar di 3 Lokasi

ASN 2025 ditunda! Kabar ini langsung memicu gelombang kekecewaan di kalangan ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka yang telah lolos seleksi dan menunggu pengangkatan kini dihadapkan pada ketidakpastian yang lebih panjang.

FYP Media.ID - Tidak tinggal diam, ribuan CASN dan PPPK turun ke jalan untuk menyuarakan protes. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi utama di Jakarta: Gedung DPR RI, Kantor KemenPAN-RB, dan Istana Negara. Tuntutan mereka jelas: cabut kebijakan penundaan pengangkatan ASN dan berikan kepastian bagi peserta seleksi!

Kenapa Pengangkatan CASN dan PPPK Ditunda?

Penundaan pengangkatan ini bermula dari rapat kerja antara KemenPAN-RB dan Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan dengan alasan:

• Menyeragamkan waktu pengangkatan ASN di seluruh instansi.
• Menata ASN secara lebih optimal sebelum mereka mulai bekerja.

Namun, dampak dari kebijakan ini cukup besar. Pengangkatan CPNS yang awalnya dijadwalkan Maret 2025 ditunda hingga 1 Oktober 2025, sementara PPPK baru akan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Bagi pemerintah, ini hanyalah langkah administrasi. Tapi bagi peserta seleksi, ini adalah pukulan telak. Banyak dari mereka sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama, kini harus menghadapi masa tunggu lebih lama tanpa kepastian penghasilan.

Ribuan Massa Memadati Jakarta, Demo Besar-besaran

Ribuan peserta seleksi yang kecewa turun ke jalan dengan membawa berbagai spanduk dan poster protes. Aksi ini berlangsung di tiga titik strategis:

• Gedung DPR RI – Mendesak anggota dewan menolak kebijakan ini.
• KemenPAN-RB – Meminta Menteri PAN-RB mencabut surat edaran penundaan.
• Istana Negara – Meminta Presiden turun tangan mengatasi masalah ini.

Aksi ini dimulai pukul 08.30 WIB, dengan titik kumpul di belakang Gedung DPR RI sebelum massa bergerak ke lokasi aksi lainnya. Di media sosial, tagar #TundaASN2025 dan #KamiButuhKepastian langsung trending, mencerminkan betapa besarnya keresahan di masyarakat.

Polisi Siaga! 894 Personel Dikerahkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi agar aksi ini berjalan aman dan tertib. Sebanyak 894 personel gabungan disiagakan di titik-titik utama seperti:

• Gedung DPR RI
• KemenPAN-RB
• Istana Negara

Jika situasi di lapangan memanas, kepolisian siap melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan dan menjaga ketertiban umum.

Dampak Penundaan: Ketidakpastian dan Beban Finansial

Bagi para peserta seleksi, keputusan ini tidak hanya berarti menunggu lebih lama, tetapi juga berdampak besar pada kondisi ekonomi mereka. Banyak peserta seleksi yang sudah keluar dari pekerjaan lama, dengan harapan bisa segera menjadi ASN dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun, dengan adanya penundaan ini, mereka menghadapi:

• Beban finansial akibat kehilangan pendapatan.
• Ketidakpastian masa depan, terutama bagi yang memiliki tanggungan keluarga.
• Kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak konsisten dalam kebijakan administrasi ASN.

Karena merasa hak mereka diabaikan, banyak peserta seleksi yang tidak hanya turun ke jalan, tetapi juga melakukan protes secara online. Hingga 7 Maret 2025, petisi digital yang menolak penundaan pengangkatan CASN dan PPPK telah ditandatangani oleh lebih dari 40.711 orang!

Tuntutan Massa: Pemerintah Harus Bertindak!

Dalam aksi ini, massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

• Percepat pengangkatan CASN dan PPPK, agar mereka tidak semakin lama menunggu.
• Berikan kepastian status ASN, sehingga peserta seleksi tidak terus terombang-ambing dalam ketidakpastian.
• Tingkatkan komunikasi dan transparansi, agar kebijakan tidak berubah mendadak dan merugikan banyak pihak.

Apakah Pemerintah Akan Mendengar?

Pemerintah berdalih bahwa penundaan ini dilakukan demi efisiensi dan penataan ASN. Namun, bagi peserta seleksi, ini adalah bentuk ketidakadilan yang membuat mereka harus menanggung beban lebih lama.

Aksi ini membuktikan bahwa komunikasi yang buruk dalam kebijakan publik bisa menimbulkan gelombang protes besar. Jika tuntutan para CASN dan PPPK ini tidak segera direspons, bukan tidak mungkin demonstrasi yang lebih besar akan terjadi dalam waktu dekat.

Bagaimana langkah pemerintah selanjutnya? Apakah mereka akan mengubah kebijakan atau tetap bertahan dengan keputusan awal?

Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di FYP Media!