Writer: Raodatul - Jumat, 02 Januari 2026 13:45:54
FYPMedia.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuka peluang keterlibatan pihak swasta dalam pemanfaatan lumpur sisa banjir dan pendangkalan sungai di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh.
Gagasan tersebut dinilai memiliki potensi strategis karena sejalan dengan agenda pemerintah dalam melakukan normalisasi sungai dan kuala sebagai langkah mitigasi bencana jangka panjang.
Ketertarikan swasta ini mencuat setelah pemerintah daerah Aceh melaporkan adanya pengusaha yang berminat mengelola lumpur hasil banjir bandang dan longsor. Lumpur tersebut tidak hanya menumpuk di badan sungai, tetapi juga menyebar hingga ke area persawahan dan lahan produktif masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian sementara bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).
"Gubernur [Aceh] melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya," ujar Prabowo.
Lumpur Banjir Dinilai Jadi Peluang, Bukan Sekadar Masalah
Dalam pandangan Presiden, lumpur banjir yang selama ini dianggap sebagai masalah justru bisa menjadi peluang ekonomi dan solusi teknis jika dikelola secara tepat.
Pemanfaatan lumpur oleh swasta dinilai dapat mempercepat proses pembersihan sungai sekaligus mengurangi beban pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap gagasan tersebut, sepanjang dilaksanakan secara terukur, terencana, dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
"Silakan, ini saya kira bagus sekali. Tolong kita dalami dan kita laksanakan," kata Prabowo.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Aceh.
Baca Juga: Banjir Aceh Selatan: 7 Desa Terendam, Ratusan Warga Mengungsi dalam Kepungan Air
Normalisasi Kuala Jadi Fokus Utama Pemerintah
Ketertarikan pihak swasta tersebut tidak berdiri sendiri. Presiden Prabowo menyebut rencana pemanfaatan lumpur banjir berkaitan erat dengan agenda pemerintah untuk melakukan normalisasi kuala dan muara sungai yang selama ini mengalami pendangkalan parah.
Menurutnya, pendangkalan kuala menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya aliran sungai, yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem.
"Saya kira itu usulan yang baik, itu juga yang diusulkan Gubernur kepada saya. Jadi kuala-kuala itu kita akan normalisasi, kita bongkar itu, dan saya sudah setuju," ujar Prabowo.
Normalisasi kuala dinilai penting tidak hanya untuk memperlancar aliran air, tetapi juga untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur transportasi dan logistik, khususnya di daerah pesisir dan aliran sungai besar.
Pekerjaan Teknik Skala Besar, Libatkan Banyak Pihak
Prabowo menegaskan bahwa normalisasi kuala bukan pekerjaan sederhana. Proyek ini termasuk engineering works berskala besar yang membutuhkan keahlian teknis tinggi, peralatan khusus, serta koordinasi lintas sektor.
Karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian teknis, serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa teknik.
"Saya kira silakan Menteri Pertahanan [Sjafrie Sjamsoeddin] dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari Karya-Karya [BUMN], dari PU (Pekerjaan Umum), dan juga dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering works. Ini kan engineering works skala besar, jadi dredging," ucap Prabowo.
Keterlibatan perguruan tinggi dan perusahaan global disebut penting untuk memastikan proyek berjalan dengan standar keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan.
Manfaat Jangka Panjang untuk Daerah Terdampak
Presiden Prabowo menilai pembersihan dan pembukaan kembali kuala yang mengalami pendangkalan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah sekitar. Selain mengurangi risiko banjir, akses sungai yang kembali normal juga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai dapat bermanfaat bagi kita, sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrem, kita sudah siap," ujarnya.
Dengan kata lain, proyek ini tidak hanya bersifat reaktif pascabencana, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Baca Juga: Pemerintah Salurkan Rp32,9 Miliar Bantuan untuk 16.467 Guru Terdampak Bencana
Prabowo Minta Skema Pelaksanaan Segera Dirumuskan
Meski menyambut baik gagasan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah masih perlu merumuskan mekanisme pelaksanaan yang jelas, termasuk skema kerja sama dengan pihak swasta, regulasi, serta pembagian peran antarinstansi.
"Saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita melaksanakannya," kata Prabowo.
Perumusan ini diharapkan dapat memastikan bahwa pemanfaatan lumpur banjir benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menhan dan TNI Dorong Pembersihan Lumpur Dipercepat
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menyampaikan pandangan dari jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI terkait urgensi pembersihan lumpur di sungai-sungai besar Aceh.
Menurut Sjafrie, pendangkalan sungai tidak hanya menghambat aliran air, tetapi juga menyulitkan distribusi bantuan dan pengerahan alat berat saat terjadi bencana.
Setelah pembersihan dilakukan, kapal-kapal pengangkut bantuan dan alat berat dapat langsung menjangkau lokasi terdampak melalui jalur air, tanpa harus dipindahkan ke moda transportasi darat terlebih dahulu.
"Kita lakukan dua sekaligus, satu adalah pendalaman, satu adalah yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Kita harus upayakan ini besar-besaran, tidak hanya Tamiang, tapi juga di Bireuen kita kerjakan itu, kita lihat juga kalau ada, di Sibolga," kata Sjafrie.
Langkah ini dinilai akan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di wilayah rawan banjir dan longsor.
Kolaborasi Swasta–Negara Jadi Kunci Penanganan Pascabencana
Wacana keterlibatan swasta dalam pengelolaan lumpur banjir Aceh menandai pendekatan baru dalam penanganan pascabencana.
Alih-alih sepenuhnya bergantung pada anggaran negara, pemerintah membuka ruang kolaborasi yang berpotensi mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai pentingnya pengawasan ketat agar kerja sama tersebut tetap berpihak pada kepentingan publik dan tidak merusak lingkungan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, TNI, serta sektor swasta, normalisasi sungai dan kuala di Aceh diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga fondasi kuat untuk ketahanan infrastruktur dan mitigasi bencana di masa depan.
