Writer: Ami Fatimatuz Zahro - Selasa, 06 Januari 2026 11:58:45
FYPMedia - Operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1) lalu, memicu gelombang reaksi keras dari komunitas internasional.
Di tengah kecaman global, Presiden AS Donald Trump secara transparan mengaitkan manuver berisiko ini dengan kepentingan strategis Washington terhadap cadangan energi Venezuela.
Langkah dramatis ini membuka kembali diskusi mengenai peta kekuatan energi dunia dan persaingan geopolitik antara Barat dan Timur, sekaligus memancing amarah dari negara-negara sekutu Venezuela maupun pengamat hukum internasional.
Motif Emas Hitam: Trump Incar Cadangan Terbesar di Bumi
Dalam pernyataan terbarunya, Trump tidak menutupi bahwa salah satu tujuan utama dari operasi ini adalah memulihkan akses perusahaan minyak Amerika ke Venezuela. Bukan tanpa alasan, berdasarkan data OPEC, Venezuela memegang status sebagai pemilik cadangan minyak terbukti (proven reserves) terbesar di dunia dengan volume mencapai 303,2 miliar barel.
Angka ini jauh melampaui raksasa minyak lainnya seperti Arab Saudi (267 miliar barel), Iran (209 miliar barel), Irak (209 miliar barel), dan bahkan Rusia yang hanya memiliki 80 miliar barel. AS sendiri berada di posisi kesembilan dengan cadangan 45 miliar barel.
Trump menegaskan pentingnya posisi geografis dan sumber daya Venezuela bagi keamanan nasional AS.
"Kita harus dikelilingi oleh negara-negara yang aman dan juga memiliki energi.," ujar Trump. Ia juga menambahkan, "Banyak uang keluar dari tanah, dan kita akan mendapatkan kembali semuanya," merujuk pada potensi pendapatan minyak yang selama ini dianggap hilang.
Namun, kondisi industri minyak Venezuela saat ini sangat memprihatinkan. Akibat sanksi ekonomi bertahun-tahun, salah urus, dan korupsi, produksi anjlok drastis menjadi hanya sekitar 1 juta barel per hari. Padahal, pada era awal Hugo Chavez di tahun 1999, negara ini mampu memproduksi 3,5 juta barel per hari.
Peter McNally, analis dari Third Bridge, menyoroti kehancuran infrastruktur tersebut. "Pengabaian, infrastruktur yang buruk, kurangnya investasi, dan korupsi juga telah mengurangi kapasitas produktif negara," katanya.
Memutus Rantai Pasok ke China
Selain motif ekonomi, analis menilai langkah Trump juga didorong oleh keinginan memutus pengaruh China di Amerika Latin. Selama masa embargo, sekitar 80% ekspor minyak Venezuela mengalir ke China, sering kali melalui jalur tikus menggunakan "kapal tanker hantu" via Malaysia atau dikirim ke Kuba. Transaksi pun dilakukan menggunakan mata uang kripto (USDT) untuk menghindari sistem dolar.
John Plassard, analis dari Cite Gestion Private Bank, menjelaskan persepsi Trump terhadap aliran minyak ini. "Trump memandang minyak Venezuela yang diekspor di bawah embargo sebagai minyak yang dicuri dari komunitas internasional," ungkapnya.
Gelombang Kecaman Internasional: Dari Rusia hingga Brasil
Sementara Trump fokus pada narasi energi, dunia internasional bereaksi keras atas pelanggaran kedaulatan Venezuela. Penangkapan kepala negara asing melalui operasi militer dianggap sebagai preseden buruk dalam hubungan diplomatik.
Rusia, sekutu dekat Venezuela, langsung mengeluarkan pernyataan keprihatinan. Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan dukungan mereka pada Caracas.
"Dalam situasi saat ini, penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar dari situasi tersebut melalui dialog," bunyi pernyataan Kemenlu Rusia, seraya menambahkan, "Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan mereka dalam membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara".
China juga bereaksi keras dengan menyebut aksi tersebut ilegal. "Pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," tegas Kementerian Luar Negeri China. Beijing menuntut AS segera membebaskan Maduro dan menjamin keselamatannya, serta memperingatkan AS untuk "Hentikan menjatuhkan Pemerintah Venezuela."
Di kawasan Amerika Latin, Brasil melalui Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memberikan respons yang sangat tajam. Lula menilai tindakan AS telah melampaui batas kewajaran.
"Menyerang negara lain, yang terang-terangan melanggar hukum internasional, adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan, di mana hukum yang terkuat mengalahkan multilateralisme," tulis Lula di media sosial X.
Kecaman serupa datang dari Korea Utara, yang menyebut Washington bertindak layaknya bandit. "Peristiwa ini sekali lagi dengan jelas menunjukkan sifat AS yang brutal dan bertindak seperti negara bandit," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut.
Sementara itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyerukan perlawanan. "Yang penting adalah ketika seseorang menyadari musuh ingin memaksakan sesuatu pada pemerintah atau negaranya dengan klaim palsu, mereka harus berdiri teguh melawan musuh tersebut," tegasnya.
Daftar negara yang menolak dan mengecam tindakan AS ini terus bertambah, mencakup Kolombia, Bolivia, Ekuador, Uruguay, Chile, Panama, Meksiko, Perancis, hingga negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Situasi ini diperkirakan akan terus memanaskan tensi geopolitik global dalam beberapa pekan ke depan.
